NPF Perbankan Syariah

NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intrepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Selengkapnya.. klik

NPF Perbankan Syariah

Strategi BPR untuk Memenuhi Syarat Kebutuhan Modal Minimum

Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat (BPR) untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015. Ketentuan ini harus dicapai hingga akhir tahun 2019. Jika tidak, OJK akan mewajibkan BPR terkait untuk merger.
Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan per Januari 2019, terdapat 1.593 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia, terbagi menjadi BPRKU 3 sebanyak 56 BPR, BPRKU 2 sebanyak 233 BPR dan BPRKU 1 sebanyak 1.304 BPR. Sementara, pada klasifikasi BPRKU 1, sebagian besar memiliki modal inti kurang dari Rp6 miliar atau sebanyak 722 BPR.

Lalu bagaimanakah strategi BPR untuk memenuhi kebutuhan modal minimumnya?

Selengkapnya.. klik

STRATEGI BPR UNTUK MEMENUHI SYARAT KEBUTUHAN MODAL MINIMUM