PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Elvie Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

Dalam literatur ekonomi islam dan perbankan yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara 1960-an, dijelaskan bank- bank syariah dikonsepkan sebagai lembaga keuangan, dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (nasabah) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).1 Hal ini juga terjadi di tanah air. Kondisi ini sebenarnya menurut Adhiwarman Karim lebih daripada untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Meskipun demikian, bank-bank islam sejauh ini tidak dapat dimungkiri murni menggunakan sistem bagi hasil, namun lebih memperluas penggunaannya kepada metode pembiayaan lainnya seperti jual beli, leasing dan yang lain sebagainya.

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko Terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014). Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Apa yang menyebabkan pembiayaan dalam perbankan syariah rendah dan bagaimana pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil di Perbankan Syariah?

Selengkapnya..

==>201925102250_Tugas_Manajemen_Keuangan_Syariah_

SKEMA PEMBIAYAAN DALAM KASUS SNP FINANCE

Skema Pembiayaan Dalam Kasus SNP Finance

Oleh: Elvie Sukaesih, Siti Mutaminah, Khairul Abidin

Lima orang direksi dan manajer PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diamankan pihak berwajib terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance).

Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Dalam menjual produknya, Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada customernya. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman Bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP Finance terdiri dari dua jalur, yang pertama melalui joint financing, dimana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman, dan yang kedua adalah secara langsung, dari sebuah bank kepada SNP Finance.

Lalu apakah penyebab terjadinya kredit macet pada kasus SNP finance dan bagaimana skema dan akad yang digunakan apabila perusahaan tersebut adalah Lembaga Keuangan Syariah.

Selengkapnya…

==> SKEMA PEMBIAYAAN DALAM KASUS SNP FINANCE

Tugas Manajemen Keuangan Syariah

Pandangan Islam Mengenai Time Value of Money

oleh Elvie Sukaesih, Khairul Abidin, dan Siti Mutmainah (ITB Ahmad Dahlan, 2019)

Sejalan dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi besarbesaran di dunia, alat tukar untuk bertransaksi melakukan pembayaran ikut serta berkembang baik dalam hal pembayaran barang, jasa maupun transaksi lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa uang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Bahkan dizaman sekarang, orang cenderung beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan didunia ini menggunakan uang sehingga tidak jarang manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, baik dengan cara yang halal, maupun dengan cara yang haram. Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti sebagai alat tukar nilai, media pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran yang tertunda. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran merupakan yang paling penting. Dalam sejarah, jauh sebelum uang lahir dan dimanfaatkan sebagai alat tukar telah banyak barang-barang lain yang dipakai untuk menukar sesuatu seperti emas, perak, kerang, gigi binatang, kulit dan sebagainya. Islam memandang bahwa uang ialah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berikut juga ia telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena uang merupakan sarana untuk terjadinya penukaran barang (komoditi). Sebagai alat tukar uang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tetapi dalam perspektif ekonomi Islam uang bukanlah penentu segala-galanya. Ibn Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukuran nilai sesuatu. Dalam bukunya memaparkan sebagai berikut: “Kemudian, Allah ta’ala menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai ukuran nilai yang semua akumulasi modal. Demikianlah penduduk dunia, seringkali, menganggapnya sebagai harta kekayaan dan hak milik. Dan bila dalam keadaan tertentu barang-barang lan dicari, itu tidak lain demi tujuan yang secara puncak hanya memperoleh emas dan perak. Keduanya merupakan dasar dari keuntungan, kekayaan dan hak milik”. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, Ibn Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibn Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. (Euis Amalia, 2005: 248).

Selengkapnya… 201919100950_Tugas_Manajemen_Keuangan_Syariah (2)