NPF Perbankan Syariah

NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intrepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Selengkapnya.. klik

NPF Perbankan Syariah

Strategi BPR untuk Memenuhi Syarat Kebutuhan Modal Minimum

Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat (BPR) untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015. Ketentuan ini harus dicapai hingga akhir tahun 2019. Jika tidak, OJK akan mewajibkan BPR terkait untuk merger.
Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan per Januari 2019, terdapat 1.593 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia, terbagi menjadi BPRKU 3 sebanyak 56 BPR, BPRKU 2 sebanyak 233 BPR dan BPRKU 1 sebanyak 1.304 BPR. Sementara, pada klasifikasi BPRKU 1, sebagian besar memiliki modal inti kurang dari Rp6 miliar atau sebanyak 722 BPR.

Lalu bagaimanakah strategi BPR untuk memenuhi kebutuhan modal minimumnya?

Selengkapnya.. klik

STRATEGI BPR UNTUK MEMENUHI SYARAT KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

Tugas Kelompok Transaksi Formal

Oleh : Elvi Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

  1. PT Nayasa nasabah Bank Syariah Sejahtera berkewajiban membayar L/C impor sebesar USD 500,000 yang akan jatuh tempo 90 hari lagi sejak 25 Oktober 2019. Indikasi kurs USD/IDR akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kurs USD cenderung menguat terhadap IDR. Pertanyaan?
  2. Transaksi lindung nilai apa yang harus dilakukan oleh PT Nayasa untuk mengamankan kewajibannya?
  3. Jika bank mengambil spread margin senilai Rp10 per USD, berapa premi yang harus dibayar?
  4. Kapan eksekusi transaksi tersebut dilakukan? Bagaimana perhitungan transaksinya?

Lihat jawaban ==> 201901112207_Tugas_Manajemen_Syariah_5_

Forward Agreement untuk Lindung Nilai Bank Syariah

Oleh : Elvi Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

Risiko eksposur transaksi merupakan risiko tidak murni, karena terdapat kemungkinan perubahan nilai tukar di masa depan akan memberikan hasil yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Eksposur transaksi perusahaan multinasional timbul karena arus kas masa depan perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Hutang dan piutang perusahaan multinasional banyak didenominasi dalam valuta asing akibat transaksi berskala internasional. Hutang dan piutang atas transaksi yang telah terjadi akan dibayarkan dan diterima perusahaan di masa yang akan datang di mana fluktuasi nilai tukar terjadi sepanjang waktu, sehingga perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian atas jumlah penerimaan atau pembayaran di masa yang akan datang. Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan adalah dengan melakukan hedging.
Hedging merupakan strategi penanganan risiko oleh perusahaan, dimana risiko tersebut muncul akibat perubahan nilai kurs di masa depan dengan cara memperoleh suatu arus kas, aset, atau kontrak yang nilainya dapat naik atau turun dan melakukan offset dengan suatu penurunan (atau kenaikan) dari suatu posisi yang sudah ada.

Selengkapnya ==> 201901112207_Tugas_Manajemen_Syariah_4

TUGAS DISKUSI KELAS PERHITUNGAN TRANSAKSI FORWARD JUAL

TUGAS DISKUSI KELAS PERHITUNGAN TRANSAKSI FORWARD JUAL

  1. Pada tanggal 1 November 2018, Asea Co Ltd, Tokyo ingin menutup kontrak forward atas L/C impor sebesar USD 1.000.000 yang akan jatuh tempo 1 Desember 2018.

Asea akan menyerahkan JPY kepada bank dan bank akan menyerahkan USD kepada perusahaan.

Kurs spot USD/JPY: 112,60/80

USD interest: 2,5%

JPY interest: 1%

Pertanyaan: berapa kurs forward yang akan diberikan oleh bank kepada importir jika bank memperhitungkan margin sebesar JPY 0,03 per USD sebagai keuntungan?

Jawaban:

Forward point = SR x (CI – BCI) x CP = 112,80 x ( 1% – 2,5%) x 28 = ( 0,13 )

360

Forward Point         = ( 0,13 )

Margin bank           = ( 0,03 )

Discount forward   = ( 0,1 )

Kurs spot beli        = 112,80 +

Kurs forward beli  = 112,70

 

Pada tanggal 1 Desember 2018 bank akan membeli USD milik Asea Co Ltd, Tokyo sebesar USD 1 Juta dengan kurs JPY  112,70 per USD. Jadi eksportir akan menerima sebesar JPY 112.700.000 Dalam akuntansi bank transaksi lni dibukukan, bank membeli USD 1 juta dengan kurs JPY 112,80 dan memperoleh pendapatan dari eksportir berupa diskon forward sebesar JPY 0,1 per USD 1.

Tugas_Perhitungan_Transaksi_Forward_ELVI_SUKAESIH

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan perekonomian. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Salah satu sistem keuangan negara Indonesia sendiri adalah sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, itu disebabkan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Arthesa dan Handiman, 2006:6). Bank Menurut Kasmir (2005, 23) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit atau pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian atau penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya (Kasmir, 2001:71). Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncakan (Muhammad,2005:17).
Dalam perbankan syariah terdapat dua jenis kontrak pembiayaan bila dibedakan dari sifat alami pengembalian atas kontrak-kontrak tersebut. Disinilah muncul istilah NCC (Natural Certainty Contracts) dan NUC (Natural Uncertainty Contracts). NCC adalah kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Dalam akad ini terjadi pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan jasa atau berupa financial asset. Akad yang termasuk dalam NCC adalah jual-beli, sewa-menyewa dan upahmengupah. Sedangkan NUC adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam NUC adalah akad bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah,mukhabarah, musaqah, dan muzara’ah (Taufik, 2011:51). Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank (Ismail, 2011:110)

Selengkapnya ==> 201901112207_Tugas_Manajemen_Syariah_3

Sub Bab Chapter 10 Applied Problems

Jawaban sub bab chapter 10 Applied Problem soal nomor 23 s.d 25 halaman 240 dan 241.

1. X-Bank reported an ROE of 15% and an ROA of 1%. How well capitalized is this bank?

Return on Equity Ratio yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

Rasio Return on Equity (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Berikut ini adalah Rumus ROE : ROE = Laba bersih setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham
Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Lalu apabila X-Bank melaporkan ROE sebesar 15% dan ROA sebesar 1 %, maka bank tersebut dapat dikatakan baik, karena ROE lebih besar dibandingkan dengan ROA. Itu artinya bank menghasilkan laba dengan menggunakan modal dari setoran pemilik dan laba ditahan lebih besar dibandingkan bank menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan yang memungkinkan aktiva tersebut berasal dari hutang.

2. Suppose that you are the manager of a bank whose $100 billion of assets have an average duration of four years and whose $90 billion of liabilities have an average duration of six years. Conduct a duration analysis for the bank, and show what will happen to the net worth of the bank if interest rates rise by 2 percentage points. What actions could you take to reduce the bank’s interestrate risk?
Jika suku bank naik 2 %: Aset Kewajiban $100 billion $90 billion Durasi rata-rata 4 tahun Durasi rata-rata 6 tahun

Perhitungan:

a. Persen perubahan nilai pasar aset = Precent point change interest rest x duration in years
= -2 % x 4 years
= -8 %
Artinya, nilai pasar asset Bank turun 8 % yaitu sebesar $8 juta dari $100 juta asset.
b. Persen perubahan nilai pasar Kewajiban = Precent point change interest = rest x duration in years = -2 % x 6 = -12 %

Artinya, nilai pasar kewajiban Bank turun 12 % yaitu sebesar $10,8 juta dari $90 juta kewajiban (12% x $90).

Langkah yang diambil untuk menurunkan resiko suku bunga: – Menjual surat-surat berharga. – Meminjam dana dari bank lain. – Meminjam dana dari Bank Sentral (BI). – membeli suku bunga berjangka – Jual obligasi jangka panjang. – Membeli obligasi dengan hasil tinggi. – Diversifikasi saham.

2. Suppose that you are the manager of a bank that has $15 million of fixed-rate assets, $30 million of rate-sensitive assets, $25 million of fixed-rate liabilities and $20 million of rate-sensitive liabilities. Conduct a gap analysis for the bank, and show what will happen to bank profits if interest rates rise by 5
percentage points. What actions could you take to reduce the bank’s interestrate risk? Aset Liabilitas $30 million of rate-sensitive assets $20 million of rate-sensitive liabilities $15 million of fixed-rate assets $25 million of fixed-rate liabilities

Suku Bank naik 5 %:

Analisis Gap dan Durasi = Sensitive assets – Sensitive Liabilities = $30 juta – $ 20 juta = $10 juta

Perubahan laba Bank = Analisis Gap x Perubahan Suku Bunga = $10 Juta x 5 % = $500 ribu

Artinya, apabila terdapat kenaikan tingkat suku bunga sebesar 5 %, maka akan terjadi penurunan laba bank sebesar $500 ribu.

Langkah yang diambil untuk menurunkan resiko suku bunga: – Menjual surat-surat berharga. – Meminjam dana dari bank lain. – Meminjam dana dari Bank Indonesia(BI). – membeli suku bunga berjangka – Jual obligasi jangka panjang. – Membeli obligasi dengan hasil tinggi. – Diversifikasi saham.

Selengkapnya ==> 201901112207_Tugas_Manajemen_Syariah_Soal_latihan

PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Elvie Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

Dalam literatur ekonomi islam dan perbankan yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara 1960-an, dijelaskan bank- bank syariah dikonsepkan sebagai lembaga keuangan, dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (nasabah) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).1 Hal ini juga terjadi di tanah air. Kondisi ini sebenarnya menurut Adhiwarman Karim lebih daripada untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Meskipun demikian, bank-bank islam sejauh ini tidak dapat dimungkiri murni menggunakan sistem bagi hasil, namun lebih memperluas penggunaannya kepada metode pembiayaan lainnya seperti jual beli, leasing dan yang lain sebagainya.

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko Terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014). Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Apa yang menyebabkan pembiayaan dalam perbankan syariah rendah dan bagaimana pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil di Perbankan Syariah?

Selengkapnya..

==>201925102250_Tugas_Manajemen_Keuangan_Syariah_

SKEMA PEMBIAYAAN DALAM KASUS SNP FINANCE

Skema Pembiayaan Dalam Kasus SNP Finance

Oleh: Elvie Sukaesih, Siti Mutaminah, Khairul Abidin

Lima orang direksi dan manajer PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diamankan pihak berwajib terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya sebagai perusahaan pembiayaan (multifinance).

Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Dalam menjual produknya, Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada customernya. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman Bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP Finance terdiri dari dua jalur, yang pertama melalui joint financing, dimana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman, dan yang kedua adalah secara langsung, dari sebuah bank kepada SNP Finance.

Lalu apakah penyebab terjadinya kredit macet pada kasus SNP finance dan bagaimana skema dan akad yang digunakan apabila perusahaan tersebut adalah Lembaga Keuangan Syariah.

Selengkapnya…

==> SKEMA PEMBIAYAAN DALAM KASUS SNP FINANCE

Tugas Manajemen Keuangan Syariah

Pandangan Islam Mengenai Time Value of Money

oleh Elvie Sukaesih, Khairul Abidin, dan Siti Mutmainah (ITB Ahmad Dahlan, 2019)

Sejalan dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi besarbesaran di dunia, alat tukar untuk bertransaksi melakukan pembayaran ikut serta berkembang baik dalam hal pembayaran barang, jasa maupun transaksi lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa uang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Bahkan dizaman sekarang, orang cenderung beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan didunia ini menggunakan uang sehingga tidak jarang manusia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, baik dengan cara yang halal, maupun dengan cara yang haram. Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti sebagai alat tukar nilai, media pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran yang tertunda. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi sebagai media pertukaran merupakan yang paling penting. Dalam sejarah, jauh sebelum uang lahir dan dimanfaatkan sebagai alat tukar telah banyak barang-barang lain yang dipakai untuk menukar sesuatu seperti emas, perak, kerang, gigi binatang, kulit dan sebagainya. Islam memandang bahwa uang ialah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berikut juga ia telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena uang merupakan sarana untuk terjadinya penukaran barang (komoditi). Sebagai alat tukar uang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tetapi dalam perspektif ekonomi Islam uang bukanlah penentu segala-galanya. Ibn Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukuran nilai sesuatu. Dalam bukunya memaparkan sebagai berikut: “Kemudian, Allah ta’ala menciptakan dua logam mulia, emas dan perak, sebagai ukuran nilai yang semua akumulasi modal. Demikianlah penduduk dunia, seringkali, menganggapnya sebagai harta kekayaan dan hak milik. Dan bila dalam keadaan tertentu barang-barang lan dicari, itu tidak lain demi tujuan yang secara puncak hanya memperoleh emas dan perak. Keduanya merupakan dasar dari keuntungan, kekayaan dan hak milik”. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, Ibn Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibn Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. (Euis Amalia, 2005: 248).

Selengkapnya… 201919100950_Tugas_Manajemen_Keuangan_Syariah (2)